HARIANBANTEN.CO.ID – Pada suatu masa ketika kejujuran terasa sebagai kemewahan, satu nama menjulang sebagai pengecualian: Hoegeng Iman Santoso. Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 1968–1971 ini bukan hanya dikenal sebagai jenderal polisi, tetapi juga simbol langka keteguhan moral di tengah institusi dan negara yang digempur badai korupsi dan politik kekuasaan.

“Satu-satunya pejabat yang tak bisa disuap,” begitu kata Gus Dur, Presiden RI keempat, dalam satu wawancara televisi, mengenang sosok Hoegeng. Ucapan itu bukan kiasan, melainkan pengakuan publik atas integritas seorang polisi yang menjalani jabatan bukan sebagai jalan memperkaya diri, melainkan sebagai amanat.

Dari Pekalongan ke Dunia Penegakan Hukum

Hoegeng lahir di Pekalongan, 14 Oktober 1921, dengan nama Iman Santoso. Julukan “Hoegeng” berasal dari plesetan kata bugel yang berarti gemuk, sapaan masa kecil yang kelak melekat sebagai identitas publik. Ia tumbuh dalam keluarga berdarah hukum. Sang ayah, Soekarjo Kario Hatmodjo, adalah seorang jaksa, dan dari lingkungan itulah benih ketertarikan terhadap dunia penegakan hukum mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya terbilang elite untuk ukuran pribumi kala itu: HIS, MULO, lalu AMS jurusan bahasa dan sastra Barat di Yogyakarta. Setelahnya, ia melanjutkan ke Rechtschool di Batavia, sekolah tinggi hukum yang menjadi favorit kalangan terpelajar bumiputra. Namun, invasi Jepang pada 1942 membuyarkan segalanya.

Ketika RHS ditutup, Hoegeng sempat menjadi penyiar radio di Hoso Kyoku dan menjajakan buku pelajaran bahasa Jepang. Tetapi panggilan untuk menjadi polisi lebih kuat. Ia mengikuti pelatihan polisi Jepang di masa pendudukan, dan sejak itulah langkahnya tak pernah jauh dari institusi penegakan hukum.

Antara Polisi, Tentara, dan Radio Drama

Setelah Indonesia merdeka, Hoegeng terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk menghadapi agresi militer Belanda. Ia sempat ditahan oleh NICA karena dugaan keterlibatan dalam kegiatan bawah tanah—namun dibebaskan karena dilindungi oleh kenalan lamanya saat di RHS. Ia menolak tawaran bekerja untuk Belanda, menunjukkan keberpihakan yang tegas kepada Republik.

Menariknya, sebelum benar-benar menetapkan kariernya di kepolisian, Hoegeng sempat menjajal menjadi perwira militer Angkatan Laut. Ia bahkan sempat tinggal di Hotel Merdeka, Yogyakarta, dengan fasilitas layaknya seorang mayor. Di sela tugas militer, ia turut aktif dalam sandiwara radio dan bertemu dengan Merry Roeslani, aktris radio yang kelak menjadi istrinya. Mereka menikah pada 31 Oktober 1946.

Setelah itu, Hoegeng kembali ke jalur awal: menjadi polisi. Tekad masa kecilnya untuk menjadi perwira polisi kini mendapat bentuk yang konkret.

Polisi, Menteri, dan Musisi

Karier Hoegeng melesat. Dari Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara di Surabaya (1952), hingga Kepala Bareskrim di Medan (1956). Ia juga sempat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi (1960) sebelum masuk kabinet sebagai Menteri Iuran Negara (1965) dan Menteri Sekretaris Kabinet Inti (1966). Namun, puncak kariernya adalah ketika diangkat sebagai Kepala Kepolisian RI pada 5 Mei 1968 oleh Presiden Soeharto.

Di tengah arus kekuasaan Orde Baru yang semakin sentralistik dan represif, Hoegeng mengambil jalan berbeda. Ia membenahi struktur organisasi Polri, menghapuskan praktik pungli di pelabuhan, dan menindak kasus mafia di pelabuhan Belawan yang melibatkan pejabat tinggi. Semua itu membuatnya tidak disukai banyak pihak—terutama mereka yang menikmati rente kekuasaan.

Tekanannya makin berat ketika langkah-langkahnya dianggap terlalu idealis. Maka, pada 2 Oktober 1971, ia “diberhentikan dengan hormat.” Banyak yang menyebut pemecatannya sebagai bentuk pengucilan terhadap pejabat yang terlalu bersih di era kotor.

Hidup Setelah Seragam

Setelah pensiun, Hoegeng tak menanggalkan kehidupannya yang bersahaja. Ia mengisi waktu dengan bermain musik bersama grup “The Hawaiian Seniors”, tampil di TVRI dengan istrinya Merry dan anak-anaknya. Namun acara musik itu sempat dicekal oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo dengan alasan tak sesuai kepribadian bangsa.

Hoegeng lalu mengasingkan diri ke Jonggol, Bogor. Di sana ia berkebun dan melukis. Gaya lukisannya naturalis, lebih banyak menggambarkan alam dan bunga. Meski semasa aktif ia menolak menjual lukisan, setelah pensiun ia melepas beberapa karyanya untuk keperluan sosial.

Warisan Seorang Pejabat Jujur

Hoegeng wafat pada 14 Juli 2004, dimakamkan di Giritama, Bogor, dekat makam keponakannya, Kasino (Warkop DKI). Ia pergi dalam kesederhanaan, meninggalkan teladan integritas.

Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan sejumlah tanda jasa padanya, termasuk Bintang Mahaputera Utama, Bintang Gerilya, dan penghargaan dari Thailand, Belanda, hingga Malaysia. Namun penghargaan terbesar mungkin datang dari rakyat biasa—mereka yang melihat dalam diri Hoegeng secercah harapan tentang arti keadilan dan integritas.

Di era ketika masyarakat sering apatis terhadap aparat hukum, nama Hoegeng terus digaungkan sebagai simbol moral. Sebuah cermin bahwa masih mungkin ada pemimpin yang jujur, berani, dan tidak tergoda oleh kekuasaan.

Penulis: Red | Harianbanten.co.id

Referensi: [1] Keputusan Presiden RI No. 52/1969
[2] Wawancara Tempo, “Hoegeng dan Mafia Pelabuhan,” 1971
[3] Arsip Historia: “Polisi yang Tidak Bisa Disuap,” 2004