HARIANBANTEN.CO.ID – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Ia mengajak pemerintah kabupaten/kota di Banten untuk bersama-sama memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten 2025 yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (7/3/2025) kemarin.

Dalam rakor tersebut, Andra Soni menyoroti pentingnya penerapan Strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Ia menekankan bahwa dengan strategi ini, inflasi dapat dikendalikan, distribusi barang berjalan lancar, dan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa terbebani kenaikan harga yang drastis.

“Kita juga harus mewaspadai faktor cuaca yang dapat berdampak pada ketersediaan dan harga komoditas. Banten merupakan daerah yang rawan cuaca ekstrem, namun saya yakin kita mampu mengatasinya,” ujar Andra Soni.

Selain itu, ia mengusulkan agar rapat koordinasi yang selama ini hanya digelar dua kali dalam setahun dapat diperbanyak dan dilaksanakan secara bergilir di berbagai daerah di Banten.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Ameriza M Moesa, mengingatkan bahwa setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Idul Fitri, selalu terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang berpotensi memicu inflasi.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada tren kenaikan harga. Oleh karena itu, kepala daerah perlu memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, seperti operasi pasar murah, menjaga kelancaran distribusi, serta mendorong pasar tani yang melibatkan petani langsung dengan konsumen,” jelasnya.

Ameriza juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam mempercepat proses transaksi dan distribusi barang. Menurutnya, ekosistem digital yang kuat dapat membantu menekan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga.

“Dengan adanya rakor ini, semoga koordinasi antar kepala daerah semakin solid dalam pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi di masing-masing wilayah,” pungkasnya.

Rakor ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan, termasuk Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri RI Riris Prasetyo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri Tb Chaerul Dwi Sapta, serta Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kemenko Perekonomian RI Moch Edy Yusuf.

Selain itu, hadir pula Forkopimda Provinsi Banten, kepala daerah kabupaten/kota, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, serta berbagai tamu undangan lainnya.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan langkah konkret dalam pengendalian inflasi bisa segera diterapkan di lapangan. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen agar masyarakat dapat menyambut Lebaran dengan tenang tanpa khawatir harga kebutuhan pokok melonjak drastis. (Red)