HARIANBANTEN.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar nasional dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kami hadir lengkap dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Ini bukti komitmen kami agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banten,” kata Andra Soni usai menghadiri Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan diikuti kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, serta seluruh bupati dan wali kota se-Banten. Hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Sekda Banten Deden Apriandhi Hartawan, serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para ahli gizi dari tiga provinsi.

Komitmen Daerah Perkuat SPPG

Menurut Andra Soni, kehadiran lengkap para kepala daerah se-Banten menunjukkan keseriusan bersama dalam memperkuat tata kelola program MBG di tingkat daerah. Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan setiap SPPG berjalan transparan dan sesuai standar nasional.

“SPPG harus terbuka dan memenuhi standar. Provinsi, kabupaten, dan kota punya tanggung jawab memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

SPPG berfungsi sebagai pusat produksi, distribusi, dan pengawasan makanan bergizi yang akan disalurkan ke masyarakat. Dengan penerapan standar pelayanan, seluruh kegiatan penyediaan dan distribusi makanan diharapkan berjalan efektif, efisien, dan transparan.

Satgas MBG Dibentuk di Banten

Lebih lanjut, Andra Soni mengungkapkan bahwa Pemprov Banten telah membentuk Satgas MBG yang dipimpin oleh Sekda Deden Apriandhi. Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan program di lapangan dengan melibatkan unsur BGN.

“Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.

Ketika program berjalan penuh, MBG di Banten akan melibatkan sekitar 1.300 SPPG, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah provinsi dan daerah wajib memastikan layanan tetap berjalan setiap hari, termasuk bagi masyarakat adat seperti Baduy.

“Salah satu yang harus kita pikirkan adalah masyarakat adat Baduy, karena ini merupakan hak mereka. Kita bicara tentang hak,” tegas Andra Soni.

Dukung dari SPPI dan Juru Masak Profesional

Andra juga mengapresiasi kerja cepat para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mendukung pelaksanaan program di lapangan. Ia menyebut koordinasi antara Pemprov, Pemkab, dan BGN berjalan intensif.

“Setiap hari saya berkomunikasi dengan SPPI regional Banten. Mereka sudah bekerja baik, tinggal kita dukung agar lebih maksimal,” ujarnya.

Melalui konsolidasi ini, Andra berharap sinergi antardaerah semakin kuat sehingga MBG tak hanya menjamin kecukupan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia di Banten.

“Program MBG bukan sekadar kegiatan, tapi investasi membangun generasi sehat dan kuat. Banten siap memastikan pelaksanaannya hingga ke pelosok,” katanya.

BGN Siapkan Anggaran Rp335 Triliun untuk 2026

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

“Kami menyiapkan sistem yang terstandar, termasuk rapid test dan pendampingan juru masak profesional di setiap SPPG,” ungkap Dadan.

BGN, kata Dadan, telah menugaskan 5.000 juru masak profesional untuk mendampingi SPPG baru di seluruh Indonesia. Pada 2026 mendatang, BGN menyiapkan anggaran nasional Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

“Anggaran tahun 2026 sudah disebutkan, BGN memiliki Rp268 triliun, dan sudah disiapkan Rp67 triliun tambahan. Jadi total Rp335 triliun di tahun 2026,” jelasnya. (red)