CILEGON – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau PT KS akan menjalankan dua proyek strategis tahun ini.

Proyek ini bertujuan untuk melakukan ekspansi kapasitas di bagian hilir dan menurunkan biaya produksi di bagian hulu.

Proyek pertama adalah pembangunan Blast Furnace Complex.

Pabrik Blast Furnace yang berdiri di area Blast Furnace Complex PT KS seluas 55 hektare ini merupakan proyek yang dilakukan konsorsium kontraktor yang terdiri dari MCC CERI dari China dan PT Krakatau Engineering (PT KE).

Dengan adanya Blast Furnace Complex, biaya produksi baja akan turun sebesar US$50 per ton.

Dalam keterangan resminya, Selasa (15/1/2019) yang lalu, Direktur Utama PT KS, Silmy Karim mengatakan, dengan beroperasinya pabrik Blast Furnace di PT KS akan menambah fasilitas iron making atau tahap hulu bertambah.

“Ini merupakan awal dari rangkaian usaha perseroan untuk meningkatkan daya saing di sektor hulu, di mana fasilitas Blast Furnace merupakan teknologi berbasis batu bara. Penggunaan batu bara ini akan meningkatkan fleksibilitas penggunaan energi serta mengurangi ketergantungan terhadap gas alam yang diproyeksikan yang akan terus mengalami kenaikan harga dan keterbatasan,” ungkap Silmy.

Dalam Blast Furnace Complex, terdapat juga Sinter Plant dengan kapasitas 1,7 juta ton per tahun, Hot Metal Treatment Plant kapasitas 1,2 juta ton per tahun, Coke Oven Plant dengan kapasitas 555 ribu ton per tahun.

Sebagai penunjang, terdapat Raw Material Handling (Stockyard) yang mampu menampung 400 ribu ton per tahun.

Proyek lain ialah penambahan kapasitas baja lembaran panas melalui pembangunan Hot Strip Mill yang sudah mencapai 90,23% terhitung per November 2018.

Proyek pemasok baja Hot Rolled Coil (HRC) dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun ini ditargetkan selesai pada April 2019.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan  operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat PT Krakatau Steel  karena diduga menerima uang dari pihak swasta untuk kepentingan proyek di daerah.

“Ya benar, tadi sore sekitar pukul 18.30 WIB, tim KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang pada salah satu direktur BUMN dari pihak swasta,” kata Basaria  di Jakarta.

Menurutnya, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya rencana pemberian uang dari pihak swasta yang pernah atau tengah berkepentingan dengan proyek di salah satu BUMN. (Red)