Raden Hilman Djajadiningrat: Bangsawan Banten di Pusaran Politik Kolonial
HARIANBANTEN.CO.ID – Dalam sejarah Indonesia, nama Raden Hilman Djajadiningrat mungkin tak setenar Soekarno atau Mohammad Hatta. Namun, sosok bangsawan asal Serang, Banten, ini menyimpan kisah menarik tentang dilema politik, loyalitas, dan strategi bertahan di masa penuh gejolak antara penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan.
Hilman Djajadiningrat lahir pada 28 Februari 1896 di Kabupaten Serang dari keluarga bangsawan Jiningrat. Ayahnya, Raden Bagus Jaya Winata, pernah menjabat sebagai Bupati Serang (1893–1898), sementara ibunya, Ratu Salehah, berasal dari kalangan priyayi terhormat. Keluarga Jiningrat dikenal berpendidikan tinggi dan dekat dengan pemerintah kolonial Belanda, namun juga memiliki tokoh yang berkontribusi bagi bangsa, seperti Husein Jayadiningrat, pakar bahasa Sunda dan Melayu.
BACA JUGA: Misteri Syekh Qadir, Ulama yang Tiga Malam ‘Duel’ Lawan Penguasa Gaib Gunung Pulosari
Karier di Pemerintahan Kolonial
Setelah menempuh pendidikan di Europeesche Lagere School dan Hogere Burgerschool, Hilman memulai karier sebagai pegawai di kantor Residen Jakarta. Ia kemudian menapaki jenjang birokrasi: menjadi patih di Karawang (1920), asisten wedana di Jatinegara dan Cirebon, lalu wedana di Indramayu (1933). Pada 1935, ia diangkat sebagai Bupati Serang hingga 1945.
BACA JUGA: Jejak Sejarah Serang, dari Runtuhnya Kesultanan Banten hingga Jadi Ibu Kota Provinsi
Ketika Jepang menduduki Indonesia, Hilman dipercaya menjadi Residen Banten (1942). Namun, pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, dinamika politik lokal berubah drastis. Gelombang revolusi sosial di Banten membuatnya sempat ditangkap Laskar Gulkut pada Oktober 1945, sebelum akhirnya dibebaskan pada Januari 1946.
Kontroversi di Negara Pasundan
Pasca agresi militer Belanda, Hilman berada di kubu federalis pro-Belanda. Ia terlibat aktif dalam pembentukan Negara Pasundan dan sempat mencalonkan diri sebagai Wali Negara, meski kalah dari Wiranatakusumah V. Pada 1948, ia diangkat sebagai Gubernur Daerah Federal Batavia.
Di masa itu, Hilman terlibat dalam proyek strategis pembangunan Kebayoran Baru sebagai kota satelit Jakarta. Meski negosiasi harga tanah sempat buntu, ia berhasil mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan, meski biaya membengkak hingga 4 juta gulden.
BACA JUGA: Masjid Caringin, Jejak Perjuangan dan Syiar Islam di Tepi Carita
Akhir Karier dan Warisan Sejarah
Setelah pembubaran Negara Pasundan pada 1950, Daerah Federal Batavia diintegrasikan ke Republik Indonesia. Hilman menyerahkan jabatannya kepada Suwiryo, Wali Kota Jakarta pertama di era RI.
Peran Hilman Jadiningrat memicu penilaian beragam. Sebagian menganggapnya tokoh pro-kolonial demi mempertahankan kekuasaan keluarga. Namun, ada pula yang melihat langkahnya sebagai strategi pragmatis menjaga stabilitas daerah di tengah ketidakpastian.
Sejarawan menilai, kisah Hilman mencerminkan kompleksitas politik Indonesia pasca kemerdekaan. Ia bukan pahlawan nasional, namun keputusannya menggambarkan dilema para elit pribumi yang harus memilih antara berkompromi atau melawan dalam kondisi yang tak sesederhana hitam-putih. (red)



2 Komentar