HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Anggota DPRD Provinsi Banten dr Shinta Wishnu Wardhani dengar aspirasi emak-emak yang curhat dengan naiknya harga dan langkanya minyak goreng di pasaran.

Pada reses hari ketiga tersebut, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten itu, mendengarkan curhatan emak-emak yang mengeluhkan kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi sejak Januari lalu.

“Ini hari ketiga saya reses, masukan dari masyarakat sih ya terkait dengan kondisi saat ini, terutama emak-emak itu banyak mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng, meskipun sudah dilakukan operasi pasar juga kan barangnya langka yah, baru sebentar juga cepat habis,” kata dr. Shinta kepada harianbanten.co.id, usai menggelar reses hari ketiga di Aula Klinik Anggrek, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Jumat (18/2/2022) malam.

Dalam reses masa persidangan kedua tahun ketiga yang dimulai 16-25 Februari 2022, dr. Shinta mengatakan, dirinya juga mendengarkan masyarakat yang saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Banten itu menuturkan, keluhan masyarakat tersebut sangat mendasar lantaran kenaikan harga BBM dapat menjadi efek domino untuk kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya.

“Lalu kenaikan BBM yah. Kenaikan BBM kan ibaratnya seperti efek domino, jadi kan dia akan berimbas kepada kenaikan harga (kebutuhan pokok) yang lain, dan sebentar lagi ini mau memasuki Ramadhan, emak-emak udah pada teriak ini,” tuturnya.

dr. Shinta mengatakan, hasil reses masa persidangan bersama konstituennya tersebut akan menjadi masukan yang sangat baik bagi wakil rakyat untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

“Ini akan kami masukan ke sidang lalu masuk ke dalam pokok pikiran DPRD, di input dan masuk ke tindak lanjut di kegiatan Setwan (Sekretariat Dewan). Aspirasi dari masyrakat ini bisa jadi masukan yang baik ke pemerintah provinsi. Paling tidak untuk bisa mengantisipasi lonjakan harga ini, apalagi menjelang Ramadhan, mungkin bikin kebijakan apa gitu. Tapi sebenarnya kebijakan itu kan tidak lepas dari kebijakan pusat juga,” ujarnya.

Meski kebijakan tersebut tak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat, dr. Shinta berharap wakil rakyat atau DPRD beserta Pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan solusi dan mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang mulai naik dan dikeluhkan oleh masyarakat tersebut.

“Mungkin salah satunya minimal menstabilkan dan mengamankan distribusi agar kebutuhan itu bisa cukup. Atau mungkin lewat Bulog supaya harga itu bisa stabil,” pungkasnya. (TKN/Red)